Puluhan Media Kecam Erwanto Kadis Diskominfo Tidak Bekerja Dengan Baik Dalam Menyapaikan Informasi Pemberitaan

MUARATEBO - Puluhan aktivis dan wartawan meminta agar Penjabat (Pj) Bupati Tebo Varial Adhi Putra, melakukan evaluasi atas kinerja kadis kominfo.

Mereka menilai, Erwanto selaku Kadis Kominfo Tebo tak dapat bekerja sesuai tupoksinya. Desakan agar Erwanto dievaluasi beredar dalam sebuah video yang tersebar di berbagai grup Whatsapp.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

Hafizan Romy Faisal, aktivis Tebo, mengungkapkan alasan permintaan evaluasi itu dikarenakan Erwanto dianggap tak dapat bekerja.

"Sekarang kita buka saja website Diskominfo Tebo, tidak satupun update informasi yang disampaikan disitu. Padahal pemerintah itu memiliki tugas menyampaikan informasi publik, " katanya, Senin (8/3/2024).

Baca juga: Dihadapan Luhut B. Pandjaitan dan Dua Menteri Lainnya, Ahmadi Zubir Promosikan Produk Unggulan Kota Sungai Penuh

Sehingga menurut Romy, masyarakat tidak mengetahui perkembangan informasi dari hasil kinerja Pemkab Tebo selama empat tahun belakangan. Bahkan kata romy, terkahir informasi publik yang di update Diskominfo Tebo yaitu 11 Februari 2020.

Romy juga mengungkapkan bahwa banyaknya daerah yang berstatus blank spot, namun hingga kini tak diperhatikan dan diperjuangkan Pemkab Tebo.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

"Dari data saya kurang lebih ada 32 desa yang masih zona blank spot. Internet ini kan sudah jadi kebutuhan bagi anak sekolah bahkan orangtua. Mau sampe kapan ini baru selesai, maka kita perlukan kadis kominfo yang siap bekerja dan mampu menarik program provinsi dan pusat ke Tebo, " ujarnya.

Senada, Indra, juga mengungkapkan bahwa dirinya tak melihat adanya kinerja baik Erwanto dalam mengelola Diskominfo Tebo.

Baca juga: Pertama Kalinya Ke Dairi, Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal Bagi Pedagang di Pasar Induk Sidikalang

"Termasuk kawan-kawan media, padahal informasi publik ini kan dibutuhkan masyarakat, " ujarnya.

Sementara itu, Erwanto saat dikonfirmasi mengakui bahwa pengelolaan informasi publik di website tidak ada update.

Baca juga: Gubernur Kalteng, Buka FGD Anti Pungli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022

Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam penuntasan blank spot.

"Itu kan dari program dumisake (Pemprov Jambi), kemarin kan dapat ada 12 unit, itu tiap tahun bergulir, " pungkasnya... Erwin